Artikel Koran Tempo

Agar Tidak Menjadi Oposisi Pop
Oleh Wawan Sobari

Ihwal perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung, rakyat telah memperlihatkan peran politik kontemporer. Meledaknya dukungan terhadap Bibit-Chandra dari para Facebooker telah menggantikan kotak pos pengaduan formal. Perlu diakui, fenomena tersebut cukup mengejutkan. Fakta dukungan lewat situs jejaring sosial telah menepis kesan “remeh” selama ini. Karena figur Facebook sebagai media interaksi hasil rekayasa budaya pop sangat kuat. Sebagai kebiasaan atau karya yang diikuti dan diterima secara massal, tidak rumit, enak ditiru, menyenangkan, dan tidak terlalu serius.
Sebaliknya dukungan para Facebooker terhadap kasus yang mendera anggota KPK menjadi sangat politis. Mereka memerankan fungsi perlawanan politik orang-orang teraniaya. Tampaknya fungsi jejaring sosial mulai bertransformasi menjadi jejaring “gerakan” sosial. Dukungan para Facebooker telah menjelma menjadi satu bentuk oposisi maya, sebagai kekuatan yang berani menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat, terutama pada kengototan Polri dan Kejaksaan untuk tetap melakukan proses hukum terhadap dua pejabat nonaktif KPK tersebut.
Gerakan Facebooker telah memenuhi karakter utama sebagai gerakan oposisi sebagaimana dikatakan Meyer (2005). Pertama, mereka memercayai bahwa institusi politik formal sudah tidak mampu mewakili dan menjalankan kehendak publik. Kedua, agenda gerakan mereka dipengaruhi praktek politik nonkelembagaan atau ilegal yang berhasil menggugah nurani kebenaran.
Oposisi efektifSebagai catatan, semangat oposisi yang ditunjukkan para Facebooker sangat rentan terhadap persoalan klasik lemahnya pengorganisasian sebagaimana gerakan sosial pada umumnya. Komitmen tinggi dan aktivisme politik sebagai modal utama akan menjadi sia-sia. Terutama bila gerakan para Facebooker hanya konsisten saat satu kasus atau kepentingan bersama sedang diperhatikan publik luas.
Sebagai produk budaya pop, Facebook dan media jejaring sosial lainnya kental dengan kesan sebagai karya yang dibuat untuk memuaskan penggunanya saja. Pun budaya pop sebagai budaya inferior. Sehingga tampak kesan pragmatisme yang lebih mementingkan kebutuhan praktis penggunanya dan kurang serius terhadap nasib bangsa yang lebih besar.
Selain tantangan internal yang berasal dari karakter pengguna jejaring sosial yang khas tersebut, terdapat tantangan eksternal dari sistem politik yang berjalan saat ini, terutama pada tingkat suprastruktur politik dengan karakter oportunis yang sangat kuat.
Pertama, tidak terjadinya fragmentasi rezim. Peta politik pascapemilihan umum legislatif dan pemilu presiden-wapres 2009 tidak kondusif bagi terciptanya oposisi. Kekuatan pemenang dan nonpemenang pemilu justru saling bekerja sama. Kondisi tersebut mempersulit oposisi nonparlemen dan nonpartai politik karena semua kekuatan bergabung dalam satu rezim yang akan bahu-membahu saling mempertahankan kepentingan yang sama. Maka oposisi maya akan menghadapi tembok besar.
Kedua, oposisi militer sama sekali tidak efektif berjalan. Komitmen TNI keluar dari pusaran kekuasaan dan politik menyebabkan kemustahilan menjadi kekuatan oposisi. Pun konstitusi dasar yang menempatkan presiden sebagai panglima tertinggi telah memperkuat daya kekuasaan rezim.
Ketiga, konsekuensi dari kondisi pertama dan kedua akan melemahkan infrastruktur politik. Partai politik yang loyal kepada rezim menyebabkan saluran oposisi menjadi buntu, sehingga masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat bergerak sendiri. Situasi tersebut merupakan tantangan keras yang mesti dihadapi para sukarelawan jejaring “gerakan” sosial. Untuk itu, beberapa hal perlu diperhatikan agar kekuatan oposisi maya tetap konsisten.
Mempertahankan insentif adalah langkah awal yang perlu ditempuh. Sebagai produk budaya pop, gerakan Facebooker rawan konsistensi militansinya. Maka perlu diciptakan insentif-insentif sosial untuk mempertahankan perhatian. Karena bawaan pragmatismenya, kreativitas membagi-bagi RBT (ringback tone) rekaman percakapan “rekayasa” kriminalisasi KPK merupakan contoh konkret.
Kemudian oposisi maya tetap bergerak dengan rambu untuk menghindari anomi. Meski tidak percaya kepada struktur dan kinerjanya, bukan berarti gerakan tersebut harus membabi-buta. Inkonsistensi gerakan yang berbenturan dengan moral, etika, dan peraturan yang berlaku justru akan mengurangi simpati publik.
Untuk itu, content yang di-upload dalam situs tetap perlu menghindari fitnah dan hal tak senonoh. Kerja sama dengan para blogger yang kuat dalam isi dan substansi bisa menjadi strategi. Karena itu, kompromi para Facebooker sangat penting untuk memperkuat substansi oposisi.
Berikutnya, membangun jejaring dengan oposisi jalanan. Aksi-aksi “kopi darat” yang dilakukan para Facebooker merupakan modal awal yang penting untuk mempertahankan konsistensi gerakan. Maka integrasi oposisi maya dan oposisi jalanan akan menguatkan popularisme gerakan sosial yang efektif hingga tujuan oposisi tercapai, serta gerakan yang bermula dari tingkat lokal akan memperkuat koalisi oposisi maya dan jalanan. Karena itu, gerakan oposisi yang dibangun perlu berkolaborasi dengan kekuatan yang bergerak di daerah (oposisi regional). Organisasi masyarakat sipil dan LSM yang tersebar di seluruh Tanah Air merupakan aset oposisi.
Belum lagi organisasi kemahasiswaan (ekstra dan intrakampus), pelajar, dan organisasi profesi bisa menjadi bagian dari koalisi oposisi potensial. Sebab, banyak dari mereka merupakan pengguna situs pertemanan tersebut.
Terakhir, sebagaimana dikatakan Turner (1996), budaya pop bisa mengkonstruksi kehidupan sehari-hari. Maka, saat para Facebooker dan pengguna situs pertemanan lainnya dengan sengaja membiasakan budaya oposisi dalam jejaring, tidak mustahil mereka berubah menjadi gerakan oposisi sejati. Semoga oposisi maya tidak sekadar menjadi oposisi pop. (Sumber: Koran Tempo, 25 Nopember 2009).
Tentang penulis:Wawan Sobari, dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang